Prinsip – Prinsip Dasar Penggunaan Lambang Palang Merah

Lambang Palang Merah

Dari Situs http://ifrc.org dinyatakan

“The use of the Red Cross emblem has two function, i.e as “protective use”, large in size and used in time of armed conflict; and as “indicative use”, small size and used in time of peace.  Internally, both in wartime and peacetime, the Red Cross emblem can only be used by certain organizations which already had permission and authorized by the Government as stipulated in various international treaties and national regulations. The misuse of the emblem, such as imitation, misuse and violations to the rules on the use of the emblem must be stopped because it is inconformity with the existing laws.”

Artinya kurang lebih seperti berikut:

Lambang Palang Merah memiliki dua jenis fungsi, yaitu sebagai “tanda pelindung” yang berukuran besar dan dipakai jika terjadi peperangan; dan sebagai “tanda pengenal” yang berukuran kecil dan digunakan pada waktu damai. Di dalam negeri, baik dalam waktu damai maupun dalam masa peperangan, lambang Palang Merah hanya dapat digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang telah diberi ijin dan disahkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai macam peraturan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyalahgunaan lambang seperti peniruan, pemakaian lambang yang tidak tepat serta pelanggaran terhadap tata-cara penggunaan lambang harus dihentikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perlu dipertegas kembali

Lambang Palang Merah merupakan salah satu lambang yang sangat populer dan hampir dikenal di segala lapisan masyarakat. Pada masa damai, lambang Palang Merah dapat ditemukan pada kemasan berbagai macam  produk, rumah atau bangunan, kendaraan kesehatan, rumah sakit, praktek dokter, apotik atau rumah obat, bahkan juga dijadikan gambar atau lambang pada stiker, kotak obat, mainan, aplikasi pada berbagai macam pakaian, kaos, topi, tas,  dan sebagainya.

Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar masyarakat masih awam dalam hal tata-cara penggunaan lambang palang merah. Ternyata hal tersebut merupakan pelanggaran dari aturan perundangan-undangan Indonesia maupun aturan-aturan hukum secara internasional

Fungsi Lambang dan siapa yang berhak menggunakannya

Lambang palang merah memiliki dasar hukum di tingkat internasional, antara lain, seperti dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977 serta Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies tahun 1991 (selanjutnya disebut Regulation).

Lambang palang merah dipergunakan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 44 Konvensi Jenewa 1949 yang meliputi dua jenis penggunaan, yaitu dipergunakan sebagai ‘tanda pelindung’ (“protective use”) dan ‘tanda pengenal’ (“indicative use”).Sedangkan Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies tahun 1991 mengatur secara lebih detail tentang tata-cara ke dua jenis penggunaan tersebut.

1. Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung (“protective use”)

PM sebagai tanda pelindung

Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung. pada masa peperangan terutama ditujukan bagi anggota-anggota personil medis dari Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata yang sedang bertugas membantu tentara yang terluka dan sakit di medan peperangan, sehingga dalam melakukan tugas medis tersebut, mereka harus dihormati dan dilindungi. Di samping dinas kesehatan, anggota perhimpunan nasional maupun anggota organisasi kemanusiaan lainnya yang diijinkan oleh penguasa militer yang berwenang, dapat menggunakan lambang ini pada waktu peperangan guna menjalankan mandat kemanusiaanya.

Bagi para personil yang berhak menggunakannya sebagai tanda pelindung, lambang palang merah dipakai dalam bentuk ban lengan dan dipakai di sebelah kiri. Ban lengan ini sedemikian rupa harus terlihat dengan jelas (cukup besar) ketika ia menjalankan tugas kemanusiaan dan personil tersebut harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai statusnya. Ukuran lambang sebagai tanda pelindung harus besar. Sedangkan bagi kendaraan atau bangunan yang berhak menggunakan lambang, maka penempatan lambang harus diletakkan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jauh maupun dari udara, misalnya diletakkan di atap bangunan/kendaraan atau pada sisi-sisinya dengan ukuran yang besar.

Dengan demikian yang berhak menggunakan lambang dalam ukuran besar, yakni sebagai tanda pelindung ketika terjadi peperangan adalah :

  1. Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata.
  2. Perhimpunan Palang Merah yang telah diakui dan disahkan oleh Pemerintahnya untuk membantu Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata. Mereka yang boleh menggunakan lambang sebagai sarana pelindung hanyalah personil dan peralatan yang digunakan untuk membantu Dinas Kesehatan yang resmi, untuk tujuan yang sama seperti Dinas Kesehatan militer dan tunduk pada hukum dan peraturan militer.
  3. Rumah sakit sipil yang telah diakui oleh Pemerintah dan diberi hak untuk memasang lambang sebagai sarana perlindungan.
  4. Semua kesatuan medis sipil (Rumah Sakit, Pos P3K dan sebagainya) yang telah disahkan dan diakui oleh penguasa yang berwenang (berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Protokol Tambahan I tahun 1977).
  5. Perhimpunan penolong sukarela lainnya, yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku bagi Perhimpunan Nasional, yang boleh memakai lambang hanyalah personil dan perlengkapan yang digunakan pada Dinas Kesehatan militer, serta tunduk pada hukum dan peraturan militer.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pengenal pada waktu peperangan hanya boleh digunakan oleh Perhimpunan Nasional; dalam hal ini guna menghindari adanya kebingungan dengan pemakaian lambang sebagai tanda pelindung pada waktu perang, maka lambang yang digunakan tidak boleh dipasang pada ban lengan atau di atap bangunan.

2. Penggunaan lambang sebagai tanda pengenal (“indicative use”)

Lambang PM sebagai tanda pengenal

Lambang selain dapat dipergunakan sebagai tanda pelindung, dapat juga dipergunakan sebagai tanda pengenal . Tanda pengenal menunjukkan bahwa si pemakai tanda pengenal adalah orang-orang atau objek-objek yang ada kaitannya dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional.

Anggota perhimpunan Nasional diperpolehkan memakai lambang sebagai tanda pengenal ini pada waktu melaksanakan tugas, tetapi dengan ukuran yang kecil. Pada saat tidak sedang menjalankan tugas, mereka hanya boleh memakai emblem dalam ukuran yang sangat kecil, misalnya dalam bentuk badge, jepitan dasi, pin, dan sebagainya. Ketentuan ini juga berlaku bagi Palang Merah Remaja dengan mencantumkan kata Palang Merah Remaja atau singkatannya.

Selain mengatur tentang penggunaan lambang sebagaimana di atas, dalam Regulation juga diatur tentang penggunaan lambang untuk tujuan diseminasi (sosialisasi) dan kegiatan pengumpulan dana (“fund-raising”). Perhimpunan Nasional dapat memakai lambang sebagai tanda pengenal untuk mendukung kampanye atau kegiatannya agar diketahui oleh masyarakat umum; untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Fundamental Perhimpunan Nasional atau untuk mengumpulkan dana.

Apabila ditampilkan pada bahan cetakan (printed matter), objek atau bahan iklan lain untuk suatu kampanye; maka lambang harus disertai nama Perhimpunan, teks atau gambar-gambar yang dipublikasikan, akan tetapi jangan sampai memberikan sugesti bahwa objek tersebut mendapatkan perlindungan dari Hukum Humaniter atau keanggotaan “Gerakan”, atau memberikan kesempatan penyalahgunaan di kemudian hari, sehingga objek tersebut harus dalam ukuran yang kecil, atau dari bahan yang mudah rusak atau cepat hancur. Perhimpunan Nasional yang bekerjasama dengan perusahaan dagang atau organisasi lain untuk melaksanakan kegiatannya, dapat menampakkan cap atau logo perusahaan, atau kalimat lainnya asalkan sesuai dengan syarat berikut ini :

  1. Jangan menimbulkan anggapan bahwa ada kaitan antara kegiatan perusahaan atau kualitas produk dengan emblem atau Perhimpunan Nasional sendiri;
  2. Perhimpunan Nasional tetap mengawasi jalannya kampanye, menentukan di mana cap atau logo atau kalimat dari perusahaan yang ditampilkan;
  3. Perusahaan yang bersangkutan tidak boleh terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Gerakan atau yang oleh masyarakat umum dianggap controversial;
  4. Perhimpunan Nasional setiap saat berhak membatalkan kontrak tertulis dengan perusahaan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut merongrong rasa hormat terhadap emblem;
  5. Keuntungan materiil atau financial yang diperoleh Perhimpunan Nasional dari kampanye, harus bersifat substansial;
  6. Kontrak tersebut harus disetujui oleh Pimpinan Pusat dari Perhimpunan Nasional.
Demikian penjelasan tentang tata cara penggunaan lambang PM
SIAMO !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s